PENINGKATAN KINERJA PERGURUAN TINGGI MELALUI BUDAYA MUTU STIA TABALONG





Perguruan Tinggi merupakan sumber utama pencetak lulusan yang memiliki integritas dan profesionalisme pada bidangnya. Maka menjadi tugas pokok bagi Perguruan tinggi untuk menghasilkan lulusan yang berkualitas dan memiliki integritas yang tinggi sebagaimana amanah dalam UU nomor 20 tahun 2002 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Undang-Undang ini berbunyi: perguruan tinggi berkewajiban menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Tri Dharma Perguruan Tinggi juga dapat didefinisikan sebagai tujuan yang harus dicapai perguruan tinggi.

Tri Dharma Perguruan Tinggi terdiri dari 3 poin, yaitu :
1. Pendidikan dan Pengajaran
2. Penelitian dan Pengembangan
3. Pengabdian kepadaMasyarakat

Menurut  Pasal 51 UU Dikti, Pendidikan Tinggi yang bermutu merupakan pendidikan tinggi  yang  menghasilkan lulusan yang mampu secara aktif mengembangkan potensinya dan menghasilkan ilmu pengetahuan dan/atau teknologi yang berguna bagi masyarakat, bangsa, dan negara. Untuk mendapatkan pendidikan tinggi yang bermutu tersebut, pemerintah menyelenggarakan Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM Dikti). Oleh sebab itu menjadi sangat penting untuk menjaga mutu Perguruan Tinggi agar dapat mengontrol input dan output yang dihasilkannya. Penjaminan mutu pendidikan tinggi di perguruan tinggi adalah proses penetapan, pemenuhan, pengendalian, dan pengembangan standar mutu pengelolaan pendidikan tinggi secara konsisten dan berkelanjutan, sehingga stakeholders (mahasiswa, orang tua, dunia kerja, pemerintah, dosen, tenaga penunjang, serta pihak lain yang berkepentingan) memperoleh kepuasan. Tujuan penjaminan mutu pendidikan tinggi adalah memelihara dan meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berkelanjutan (continuous improvement), yang dijalankan oleh suatu perguruan tinggi secara internal untuk mewujudkan visi dan misinya, serta memenuhi kebutuhan stakeholders melalui penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi.

Proses Penjaminan Mutu ini senantiasa berkesinambungan dan terus menerus serta berkelanjutan, Menurut Pasal 53 dan Pasal 52 ayat (4) UU Dikti, Sistem Penjaminan Mutu  terdiri atas: 1) Sistem Penjaminan Mutu internal (SPMI) yang dilaksanakan oleh perguruan tinggi; 2) Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) yang dilakukan melalui akreditasi oleh BAN-PT atau Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM); dan 3) Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PD Dikti) sebagai dasar pelaksanaan SPMI dan SPME yang dikelola oleh setiap perguruan tinggi dan Kemristekdikti

Sistem Penjaminan Mutu Internal dilakukan melalui tahap penetapan, pelaksanaan, evaluasi (pelaksanaan), pengendalian (pelaksanaan), dan peningkatan (PPEPP) Standar Pendidikan Tinggi (Standar Dikti). 1) Penetapan (P) yaitu kegiatan penetapan standar yang terdiri atas SN Dikti dan Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh perguruan tinggi;2)Pelaksanaan (P) yaitu kegiatan pemenuhan standar yang terdiri atas Standar Dikti dan Standar yang ditetapkan oleh perguruan tinggi; 3) Evaluasi (E) yaitu kegiatan pembandingan antara luaran kegiatan pemenuhan standar dengan standar yang terdiri atas SN Dikti dan Standar Dikti yang telah ditetapkan oleh perguruan tinggi;

4) Pengendalian (P) yaitu kegiatan analisis penyebab standar yang terdiri atas SN Dikti dan Standar Dikti yang telah ditetapkan oleh perguruan tinggi yang tidak tercapai untuk dilakukan tindakan koreksi; dan 5) Peningkatkan (P) yaitu kegiatan perbaikan standar yang terdiri atas SN Dikti dan Standar Dikti agar lebih tinggi daripada standar yang terdiri atas SN Dikti dan Standar Dikti yang telah ditetapkan.

Evaluasi Sistem Penjaminan Mutu dilaksanakan secara terus menerus dan terprogram setiap tahun dan selanjutnya temuan yang dihasilkan dibawa ke Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) untuk dilakukan tindaklanjut oleh unit dan fakultas terkait.



Whatsapp Linkedin